Fri. Apr 19th, 2019

Mulai 1 April, Pedagang Online Juga Kena Pajak Wahyudi

JS NEWS-Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Pemberlakuan Perpajakan atas Transaksi Pedagang melalui Sistem Elektronik telah diterbitkan.

Beberapa aturan pokok dalam PMK ini berlaku pada pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace, penyedia platform market place, serta bagi e-commerce di luar Platform marketplace.

Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace, disebutkan bahwa mereka memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

Bagi pedagang atau penyedia jasa yang belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut sebelum efektif berlaku pada (1/4/2019).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra Eko Pandoyo, Minggu (13/1/2019) menuturkan, PMK tersebut bertujuan memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

“Dalam aturan ini, tak ada penetapan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce,” kata Eko.

Pengaturan hanya memuat tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

“Ini menegaskan equal treatment antara konvensional dengan e-commerce. Kedua, itu memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagi para pelaku e-commerce, bagaimana perlakuan perpajakan bagi mereka,” katanya.

BACA JUGA : : Unicorn bukan satu-satunya binatang dalam dunia startup

Direktorat Jenderal Pajak berjanji permudah pelayanan bagi pelaku e-commerce dalam melaksanakan kewajibannya, seperti mendaftarkan NPWP melalui platform.

“Dengan kejelasan dan kemudahan tersebut, kita ingin meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,” ujarnya. 

Kewajiban Platfrom

Untuk penyedia platform marketplace, terdapat beberapa kewajiban yang ditetapkan.

Penyedia platform marketplace yang dimaksud adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

BACA JUGA :Lima Pelajaran Inspiratif Bagi Founder untuk Membangun Startup

“Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra ,Eko Pandoyo.

Kewajiban yang dilakukan penyedia platform marketplace tersebut antara lain memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplacekepada pedagang dan penyedia jasa.

Sementara, e-commerce di luar platform marketplace atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER

Share Is Cool