Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi

Nama domain sebagai tulang punggungnya telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang menimbulkan berbagai kepentingan bisnis; kepentingan tersebut sering saling berbenturan. Dari segala segi, nama domain kini sudah menjadi industri tersendiri -pengelolaan server-nya, pendaftarannya, sampai dengan jual-beli nama domain itu sendiri. Dalam kebangkitannya yang kedua ini, industri dot-com -khususnya industri nama domain- mulai menunjukkan kedewasaan; tidak lagi impulsif dan euforik seperti gelombang pertama demam dot-com. Seperti yang sudah pernah terjadi, hukum tampaknya masih berjalan selangkah di belakang dalam merespon perkembangan ini. Bagaimanapun, pengaturan ekonomi berbasis Internet tidak memadai apabila sekedar diserahkan kepada konsensus penggunanya, pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian hukum masih selalu dibutuhkan untuk mengatasi benturan-benturan kepentingan yang terjadi.

Penerapan berbagai rezim hukum terhadap permasalahan terkait nama domain sampai hari ini masih belum memberikan kepastian bagi banyak pihak. Hal ini sampai pada kadar tertentu menimbulkan suasana ketidakpastian hukum dalam industri berbasis Internet khususnya, dan kalangan bisnis global pada umumnya, mengingat hampir semua entitas bisnis yang telah mapan pun merasakan arti penting kehadiran di Internet. Pemikiran hukum mengenai nama domain sampai hari ini masih dalam ruang lingkup rasa hukum (legal sense) yang ditimbulkan nama domain sebagai sekedar teknologi identifikasi komputer dalam jaringan di satu pihak, dan kemiripan instan antara nama domain dengan merek sebagai identitas bisnis di pihak lainnya – pendekatan-pendekatan tersebut terbukti masih bersifat minimalis. Pada kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sendiri berkembang kebiasaan untuk mengasosiasikan nama domain dengan pengertian-pengertian mengenai benda (property, Belanda: zaak, sic.), hak milik (property right), pemilik (owner), dan hak milik (ownership) – pengertian-pengertian mana sesungguhnya termasuk dalam konstruksi-konstruksi hukum kebendaan. Fenomena menghakimi masyarakat bahwa pemahaman yang seperti itu keliru, pemikiran hukum seharusnya mengakomodasi kebiasaan tersebut dan menjajaki dengan lebih serius kemungkinan diterapkannya rezim hukum kebendaan kepada permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di seputar nama domain.

Sumber : ditjenpp.kemenkumham.go.id

Share Is Cool

2 thoughts on “Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi

Leave a Reply

Your email address will not be published.