JS NEWS – Polda Jawa Timur telah membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan artis hingga model. Lantas, bagaimana upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memerangi kasus tersebut?

Seperti disampaikan oleh Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinadus Setu, pihaknya rutin melakukan pemantauan melalui mesin pengais konten atau yang dinamakan mesin Ais. Sebagai informasi, mesin tersebut merupakan hasil pengadaan barang Kominfo dengan nilai yang mencapai Rp 200 miliar pada Oktober 2017.

“(Kominfo-red) rutin melakukan cyber patrol melalui mesin pengais konten. Setiap bulan, mesin pengais konten Kominfo menjaring/mengais kurang lebih 1.000 konten, baik website maupun akun medsos, yang digunakan untuk prostitusi online,” kata Ferdinandus dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (9/1/2019).

Dilanjutkannya, setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator, Kominfo mengaku langsung memblokir konten-konten tersebut.

Baca Juga : LAYANAN BOLT DITUTUP!

“Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan Direktorat IT & Cybercrime Bareskrim polri untuk menunjang proses penegakan hukum terhadap kasus prostistusi online. Kemkominfo sediakan data-data hasil kerja Mesin Ais kepada Penyidik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Jatim membongkar jaringan prostitusi yang melibatkan para artis. Jaringan prostitusi ini mematok tarif Rp 25 juta hingga Rp 100 juta.

Selain, dua artis yang tertangkap di Surabaya yakni Vanessa Angel mematok tarif Rp 80 juta dan untuk Avriellia Shaqqila mematok tarif Rp 25 Juta. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyebut ada 45 artis lain yang juga berada dalam jaringan yang sama.

Bahkan tak hanya 45 artis, ada juga 100 model yang juga tergabung dalam jaringan tersebut. 

Fakta ini terungkap dari pengakuan dua muncikari yang diamankan terkait kasus prostitusi Vanessa dan Avriellia, ES alias Endang (37) dan TN alias Tentri (28).

SUMBER : DETIK

JS NEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menentukan nasib PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt). Sesuai dengan keputusan pemerintah, kini layanan Bolt ditutup.

“Kementerian Kominfo, Jumat (28/12/2018) melakukan pengakhiran penggunaan pita frekuensi 2,3 GHz untuk PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita, Telekomindo,” ucap Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

“Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi membayar BHP frekuensi radio kepada negara,” lanjutnya, memaparkan alasan layanan Bolt ditutup.

Baca Juga : Inilah Daftar 21 Dosa dan Skandal Memalukan Facebook Tahun ini

Baca Juga : Daftar ‘Korban’ Blokir Kominfo Sepanjang 2018

Sebagai informasi, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) diketahui telah menunggak utang pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk tahun 2016 dan 2017.

Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar). Sedangkan Bolt sendiri, sebelum kini layanannya dihentikan menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp 343 miliar).

Selain PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel “Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio” yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Berbeda dengan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) yang penuh drama pencabutan izin frekuensinya, PT Jasnita Telekomindo langsung mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah.

SUMBER

JS NEWS- Tahun 2018 menjadi masa yang berat bagi jejaring raksasa Facebook. Pasalnya, sejak awal tahun ini, Facebook selalu bergelut dengan beragam skandal yang sebagian melibatkan isu politik AS-Rusia.

Mulai dari bulan Februari, di mana Facebook diduga ikut berperan dalam intervensi Rusia pada pemilu AS tahun 2016, lalu skandal besar Cambridge Analytica.

Deretan skandal terus bergulir hingga kampanye hitam terhadap George Soros yang menyebabkan seruan Mark Zuckerberg untuk mundur dari posisinya sebagai chairman (pimpinan direksi) Facebook.

Hampir setiap bulan sepanjang tahun 2018, Facebook selalu menghadapi skandal. Paling tidak ada 21 skandal yang menerpa dan sebagian di antaranya masih akan berlanjut pada tahun depan.

Apa saja? Berikut ini daftarnya, sebagaimana dihimpun Wired :

1. Jadi alat intervensi Rusia di pemilu AS 2016 (Februari)

Robert Mueller, pengacara khusus yang melakukan investigasi intervensi Rusia dalam pemilu AS 2016 menuding Facebook ikut berperan dalam kasus ini. Ia mengatakan bahwa ada 13 pegawai Internet Research Agency (IRA) yang menyamar sebagai warga negara AS.

IRA adalah perusahaan yang bertindak untuk kepentingan bisnis dan politik Rusia di dunia online. Mereka kemudian melakukan operasi gelap di dunia maya dengan menciptakan persona di Instagram dan Facebook.

Tujuannya adalah menciptakan perpecahan antar-warga Amerika Serikat dan mendukung kemenangan Trump. Mereka mengendalikan berbagai akun serta grup di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat AS.

Tak hanya itu, ke-13 pegawai IRA juga disebt menunggah konten politik di semua media sosial AS sebagai upaya menjatuhkan Hillary Clinton, kandidat presiden lawan Donald Trump ketika itu.

Laporan terakhir dari kasus ini adalah bukan hanya Facebook yang berperan dalam pemilu AS 2016. Senat AS juga mengklaim bahwa propaganda juga dilakukan sejumlah media sosial yakni YouTube, Tumblr, Twitter, Google+ dan PayPal.

2. Propaganda kekerasan terhadap Muslim di Rohingya (Maret)

Penyidik Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Facebook berperan besar dalam pembantaian masal Muslim Rohingya di Myanmar. Penyidik yang tergabung dalam Misi Pencari Fakta Internasional PBB ini menyebut Facebook gagal menahan penyebaran berita palsu tentang Muslim Rohingya.

Facebook pun mengakui tuduhan tersebut. Manajer Kebijakan Produk untuk HAM dan Kebebasan Ekspresi Facebook, Alex Warofka mengatakan bahwa Facebook belum maksimal untuk mencegah propaganda yang mengarah ke kekerasan.

Ia pun berjanji untuk memperbarui kebijakan konten yang mencegah ancaman kekerasan, termasuk misinformasi yang memicu kekerasan. Sayangnya, masalah semacam ini tak hanya terjadi di Myanmar.

Facebook juga menghadapi masalah serupa di Sri Lanka, terkait kekerasan anti-Muslim. Sri Lanka bahwa meminta penyelenggara jasa internet dan operator seluler setempat untuk memblokir Facebook dan WhatsApp.

Papua Niugini juga disebut sempat akan memblokir Facebook.

3. Kebocoran data Cambridge Analytica (Maret)

Kasus ini menjadi salah satu mega skandal Facebook selama tahun 2018 ini. Data pribadi milik 87 juta pengguna Facebook bocor ke perusahaan pihak ketiga yakni Cambridge Analytica.

Data pengguna dikais melalui aplikasi kepribadian bernama #yourdigitallife. Data tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan politik demi memenangkan Donald Trump dalam kontetasi pemilu AS tahun 2016.

Meski disebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu AS, nyatanya kebocoran data juga menimpa pengguna Facebook di Indonesia. Facebookmencatat setidaknya ada 1 juta data penggunanya di Indonesia yang terdampak pencurian data ini.

Akibat kejadian ini, bos besar Facebook, Mark Zuckerberg pun harus menghadap wakil rakyat AS untuk memberikan keterangan terbuka. Di Inggris, Komisi Informasi setempat juga menjatuhkan denda ke Facebookkarena melanggar undang-undang perlindungan data pengguna.

4. Zuckerberg dipanggil Kongres AS (April)

Setelah skandal Cambridge Analytica mencuat, Zuckerberg menghadap wakil rakyat AS di Capitoll Hill, Washington DC, AS pada 10-11 April lalu. Zuckerberg dicecar beragam pertanyaan selama lima jam oleh para senator yang secara garis besar membahas soal privasi, keterlibatan Rusia, bagaimana cara kerja algoritma sang media sosial, model bisnis yang dijalankan Facebook, hingga isu monopoli.

Uniknya, tak hanya terkait masalah serius, banyak pula para senat yang berkonsultasi perihal IT kepada sang pemilik Facebook langsung. Misalnya, apakah Facebook bisa mengetahui apabila ada pengguna yang mengirim e-mail melalui WhatsApp.

Baca Juga : KONSTRUKSI HUKUM NAMA DOMAIN: SEBUAH KEPEMILIKAN ATAU LISENSI

Pertanyaan tersebut terdengar konyol mengingat WhatsApp adalah aplikasi pesan instan, bukan platform berkirim surel.

5. Iklan propaganda politik (Mei)

Partai Demokrat AS merilis 3.500 iklan di Facebook dan Instagram yang terkait IRA. Iklan tersebut masih berkaitan dengan propaganda politik untuk memenangkan Trump di pemilu AS 2016.

Selain itu, laman yang tekait dengan Rusia tersebut menargetkan ekstensi peramban Chrome bernama FaceMusic yang menyasar para remaja putri AS. Daily Beast kemudian mengatakan bahwa ekstensi tersebut telah terinfeksi malware.

6. Pemblokiran iklan bertema LGBT (Mei)

Facebook kembali menghadapi masalah terkait iklan di paltformnya. Kali ini giliran kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dibuat marah, lantaran Facebook memblokir iklan mereka.

Sistem Facebook memblokir iklan komedian gay asal Los Angeles yang dianggap sebagai iklan politik, meski dalam iklannya tidak memuat advokasi atau pandangan eksplisit politik tertentu.

Laporan Washington mengatakan bahwa ada puluhan iklan yang bertema “LGBT” dan kata-kala lain yang akhirnya diblokir Facebook, dikategorikan sebagai iklan politik. 
Facebook mengatakan bahwa pemblokiran tesebut dikarenakan kesalahan sistem, bukan kesengajaan. Pihaknya beralasan sedang melakukan kebijakan konten yang baru untuk menghapus segala iklan politik, sebagai kelanjutan tuduhan keterlibatan Facebook dalam iklan politik Rusia dalam pemilu AS 2016.

7. Tudingan menyebar data pengguna ke vendor perangkat (Juni)

Setelah kebocoran data ke pihak ketiga Cambridge Analytica, Facebook juga dilaporkan membagikan data pribadi pengguna ke sejumlah vendor ponsel dan tablet. Laporan New York Times menyebut setidaknya ada 60 vendor smartphone dan tablet yang berkongsi dengan Facebook terkait data pengguna.

Beberapa vendor yang disebut adalah Apple, Amazon, Microsfot, dan Blackberry. Baca juga: Facebook Beri Akses Data Pengguna ke 60 Vendor Smartphone Kerja sama itu memungkinkan fitur Facebook terintegrasi langsung dengan perangkat atau “device-integrated API” buatan 60 vendor gadget.

Data yang dikumpulkan di antaranya tentang agama, orientasi politik, serta agenda yang akan dihadiri pengguna. Laporan itu menyebut bahwa akses data ini bisa dilakukan tanpa memerlukan ijin dari pengguna dan tanpa mereka sadari.

8. Akses aplikasi pihak ketiga terhadap data pengguna masih terbuka (Juli)

Setelah memberi kasaksian kepada anggota kongres bulan April, Facebookkembali menyampaikan keterangan dalam sebuah laporan setebal 700 halaman kepada House of Energy and Commerce Committee.

Facebook mengaku beberapa aplikasi masih memiliki akses terhadap data pengguna selama enam bulan terakhir. Padahal, sebelumnya Facebookmemastikan telah mengubah kebijakannya dengan menutup akses aplikasi ketiga ke data teman pengguna pada tahun 2015.

Beberapa aplikasi yang disebut adalah aplikasi kencan online Hinge dan layanan musik streaming seperti Spostify. Namun yang paling mencengangkan adalah aplikasi besutan perusahaan besar Rusia, Mail.ru.

Masuknya Mail.ru membuat ketar-ketir Washington, sebab investor utama perusahaan tersebut adalah Alisher Usmanov, seorang pebisnis yang dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

9. Akun palsu terkait Rusia (Juli)

Facebook menutup 32 akun dan laman yang terkait dengan kelompok propaganda IRA. Jejaring raksasa tersebut bekerja sama dengan penegak hukum terkait untuk menentukan asal kampanye yang disebar IRA.

Kampanye yang disebar disebut serupa dengan kampanye propaganda saat pemilu AS 2016.

10. Saham anjlok (Juli)

Setelah kasus Cambridge Analytica terkuak, para investor pun ketar-ketir. Saham Facebook sempat anjlok sejak 16 Maret 2018 dengan valuasi yang lenyap 80 miliar dollar AS.

Namun berkat kelihaian Zuckerberg yang berhasil menenangkan para investor, saham Facebook kembali naik 4,2 persen pada minggu pertama bulan April. Zuckerberg mengatakan kepada investor bahwa skandal kebocoroan data tidak memengaruhi jumlah pengguna Facebook.

Akan tetapi, saham Facebook kembali merosot 20 persen pada 25 Juli karena pertumbuhan pengguna melambat. Facebook memprediksi pertumbuhan pendapatan akan tetap pelan hingga akhir tahun 2019.

11. Pemblokiran akun dan laman biang hoaks Alex Jones (Agustus)

Pertengaan tahun 2108, Facebook mengikuti jejak Apple yang lebih dulu menarik podcast Alex Jones, seorang yang dikenal sebagai biang hoaks dan kerap memunculkan teori konspirasi kontroversial.

Facebook menghapus empat laman yang berafiliasi dengan Alex Jones yang dianggap melanggar menyebar ujaran kebencian. Aksi ini kemudian diikuti platform lain seperti YouTube dan pada akhirnya Twitter, yang sempat enggan ikut menutup akun Jones.

Baca Juga : APLIKASI VPN UNTUK ANDROID GRATIS TERBAIK UNTUK BUKA SITUS DIBLOKIR

Sayangnya, aksi penutupan akun Alex Jones ramai-ramai oleh perusahaan Silicon Valley ini memicu protes, terutama dari pendukung sayap kanan yang konservatif. Sebab mereka adalah para pendukung Alex Jones yang juga diketahui dekat dengan Presiden Donald Trump.

12. Penutupan akun dan laman “aspal” Iran (Agustus)

Facebook juga menghapus jaringan dari akun dan laman asli tapi palsu (aspal), yang terkait ke media pemerintah Iran. Aktivitas dunia maya kelompok tersebut kepergok oleh firma keamanan siber FirmEye.

Pada bulan Oktober, Facebook kembali menemukan 82 akun, laman, dan group yang terkait dengan Iran namun menyamar sebagai warga negara AS atau Inggris. Polanya hampir sama dengan yang pernah dilakukan IRA sebelumnya.

13. Intoleransi di lingkup internal (Agustus)

Sebuah laporan dari New York Time menyebut bahwa sebuah memo beredar di kalangan internal manjaemen Facebook. Memo tersebut berjudul “Kami Memiliki Masalah dengan Keberagaman Politik”.

Salah satu teknisi senior di Facebook, Brian Amerige mengunggah sebuah tulisan. “Kami (Facebook) adalah sebuah perusahaan monokultur secara politik yang intoleran terhadap perbedaan pandangan,” tulisnya.

Lebih lanjut ia menulis, “Kami mengklaim menyambut semua perspektif, tapi cepat untuk menyerang – kerap secara bergerombol – siapapun yang mengungkapkan pandangan yang dianggap berseberangan dengan ideologi kiri”.

Sejak unggahan itu ramai diperbincangkan, lebih dari 100 pegawai Facebookbergabung dengan Amerige untuk membuat grup online bernama “Fb’ers for Political Diversity”


14. Bias gender dalam iklan (September)

American Civil Liberties Union, sebuah lembaga swadaya yang berorientasi pada hak kebebasan individu mengajukan gugatan ke Komisi Kesetaraan Kesempatan Pekerja. Laporan yang diajukan terkait dengan salah satu alat Facebook yang digunakam menargetkan iklan.

Mereka menganggap alat tersebut bias gender. Sebab para pengusaha bisa beriklan dengan menentukan target sesuai jenis kelamin. Facebook pernah mengalami masalah serupa sebelumnya yang mengijinkan pengiklan mengecualikan etnis tertentu.

Pada bulan Agustus, pengadilan mengabulkan gugatan terhadap praktik Facebook ini.

15. Pendiri Instagram mundur (September)

Facebook kembali kehilangan salah satu pejabat tingginya. Setelah tahun lalu pendiri WhatsApp, Brian Acton mundur dan disusul Jan Koum, kini giliran pendiri Instagram melakukan hal yang sama.

Adalah duo Kevin Systrom dan Mike Krieger yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Instagram. Keduanya merupakan pendiri Instagram sebelum akhirnya diakuisisi Facebook pada tahun 2012.

Tidak jelas alasan keduanya mundur. Mereka hanya mengatakan ingin rehat dan mencoba hal baru. “Anda tidak mungkin meninggalkan pekerjaan karena semuanya luar biasa,” tulis Kevin dalam rilis Instagram.

Namun rumor beredar bahwa mundurnya Systrom dan Krieger lantaran dominasi Zuckerberg sebagai orang nomor satu di perusahaan Facebookyang menaungin Instagram dan WhatsApp.

Sebab, di bulan yang sama, Brian Acton buka-bukaan bahwa alasanya mundur dari Facebook karena kekuasaan Zuckerberg dan model bisnis yang dijalankan. Mundurnya Krieger dan Systrom disusul pendiri Oculus, yakni Palmer Luckey.

16. Data 30 juta pengguna dibobol peretas (September)

Sekelompok hacker mengekploitasi serangkaian bug yang membuka akses ke 30 juta akun Facebook. Pembobolan ini memungkinkan para hacker mengambil alih akun mereka dan membuka akses ke aplikasi pihak ketiga yang menggunakan log in Facebook. Atas kasus ini, Facebook mengatakan bekerja sama dengan FBI untuk mengidentifikasi para pelaku.

17. “Mark up” jumlah penonton video

Pada tahun 2016, Facebook mengklaim bahwa rata-rata waktu menonton penggunanya meningkat. Namun akhirnya Facebook mengakui telah melebih-lebihkan angkanya. Hal itu membuat geram para pengiklan sekaligus penerbit yang mulai berbondong-bondong berpindah haluan ke konten video.

Faceook diketahui mengetahui miskalkulasi ini sejak lama sebelum akhirnya terkuak media. Akhirnya para pengiklan menggungat Facebook atas “markup” matrik penonton video di platform Facebook.

Namun Facebook menanggapi bahwa gugatan tersebut tidak berdasar.

18. Tudingan menutupi Skandal Rusia (November)

Lagi-lagi Facebook diseret ke pusaran politik Rusia-AS. Pada bulan November, Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg disebut menutup bukti intervensi Rusia pada pemilu AS 2016.

Beberapa laporan menyebut Sandberg murka para kepala keamanan siber, Alex Stamos. Ia menuduh Stamos sembarangan melakukan inevstigasi kasus tersebut tanpa izin. Sandberg juga disebut berteriak kepada Stamos karena ia mengungkap terlalu banyak informasi ke beberapa anggota dewan.

Pengakuan tersebut dianggap Sandberg sebagai sebuah pengkhianatan. Dalam laporan yang sama disebutkan pula Facebook diam-daim menggunakan jasa firma Public Relation bernama Definers Public Affairs untuk melakukan kampanye hitam terhadap George Soros yang sering mengkritik Facebook.

Akibat laporan ini, beberapa investor pun meminta Zuckerberg untuk melepas jabatan sebagai chairman.

19. Aplikasi bikini baru ketahuan (Desember)

Pada tahun 2015, pengembang sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna mencari foto pengguna berbikini, menggugat Facebook di pengadilan California. Aplikasi bernama Pikinis yang dikembangkan perusahaan bernama Six4Three itu mengaku bahwa aplikasinya rusak setelah Facebook mengganti kebijakan.

Pikinis harus ditutup karena Facebook telah megubah pengaturan privasi, yang mencegah para pengembang memanfaatkan data pengguna tanpa mereka sadari. Kebijakan itu membuat aplikasi tersebut kini mati.

Ternyata, gugatan tersebut berjalan diam-diam dan baru ketahuan akhir November lalu setelah parlemen Inggris menyita dokumen yang telah disegel tersebut dari Six4Three.

Ted Kramer, pendiri Six4Three yang membuat aplikasi Pikinis justru menghadapi masalah hukumnya sendiri setelah menyerahkan dokumen tersebut ke Parlemen Inggris. Di dokumen yang sama, Parlemen Inggris mempublikasikan dokumen setebal 250 halaman berisi e-mail internal Facebook dan file lainnya, termasuk e-mail pribadi Mark Zuckerberg.

Dalam e-mail tersebut terungkap bahwa Facebook menawarkan pengiklan besarnya akses khusus untuk menggunakan data pengguna. Facebookmengatakan bahwa konteks pada e-mail tersebut kurang lengkap.

Zuckerberg menegaskan ke parlemen Inggris bahwa perusahaannya tidak pernah menjual data pengguna.

20. “Bug” bikin aplikasi bisa intip foto pengguna (Desember)

Di penghujung akhir tahun, lagi-lagi Facebook harus didera masalah privasi. Facebook mengatakan terdapat bug di API Facebook yang membuka peluang foto-foto penggunanya bisa diintip oleh 1.500 aplikasi pihak ketiga.

Foto yang bisa diakses pun tak hanya foto yang diunggah di lini masa saja, namun di Facebook Stories dan bahkan foto yang belum sempat diunggah sempurna karena proses unggahan dihentikan.

Peluang akses diberikan setelah pengguna menggunakan log in Facebookmelalui aplikasi ketiga. Facebook menjelaskan dalam rilisnya bahwa bug tersebut telah bersembunyi sejak 13 September lalu dan baru ditemukan 25 September.

21. Tudingan Spotify dan Netflix bisa baca data pengguna (Desember)

Masih di bulan yang sama, pada pertengahan Desember lalu, sebuah laporan dari New York Times mengungkap adanya dugaan Facebookmemberikan akses ke sejumlah aplikasi pihak ketiga ke data pribadi pengguna.

Baca Juga : DAFTAR ‘KORBAN’ BLOKIR KOMINFO SEPANJANG 2018

Facebook mencatat ada 150 perusahaan, termasuk Amazon, Microsoft, Netflix, dan Spotify. Spotify dan Netflix diduga sempat memiliki akses untuk membaca pesan langsung pengguna Facebook yang log in dengan akun Facebook.

Facebook tidak membantah bahwa para pihak ketiga mendapatkan akses ke pesan pengguna tapi tidak ada bukti bahwa data tersebut disalahgunakan para pihak ketiga. Sedangkan Spotify dan Netflix mengatakan tidak tahu bahwa mereka memiliki akses untuk membaca pesan pengguna.

Netflix menyebut bahwa fitur yang terintegrasi dengan Facebook sudah dihapus sejak tahun 2015. Netflix juga mengklaim tidak pernah mengakses pesan pribadi orang-orang di Facebook atau meminta akses untuk melakukannya.

SUMBER : Infokomputer

JS NEWS-  Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan blokir sebagai salah satu ‘senjata pemungkas’ bagi sejumlah aplikasi yang dianggap tidak mematuhi peraturan dan norma sosial di Indonesia.

Menurut catatan C, sejak Januari hingga Desember 2018 Kemenkominfo memblokir layanan media sosial hingga fintech. Berikut daftarnya.

Blued
Aplikasi kencan sesama jenis diblokir Kominfo pada akhir Januari 2018 karena dianggap tak sesuai dengan etika, norma sosial, dan budaya serta mengandung konten asusila. Plt Kabiro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza saat itu menjelaskan Google telah mendepak aplikasi Blued dari toko aplikasinya setelah menerima laporan dari Kemenkominfo.

Tak hanya Blued, aplikasi lain seperti Grindr yang dinilai bermuatan LGBT juga dilarang digunakan di Indonesia. Saat itu, DNS dari aplikasi ini sudah diblokir sejak 28 September 2017 namun pengguna di terbukti masih bisa mengaksesnya dari sistem operasi iOS di waktu yang sama.

Tumblr
Pemblokiran Tumblr pada Maret lalu sempat menuai protes keras dari pengguna microblogging di Tanah Air. Kominfo berdalih pemblokiran dilakukan setelah ada keluhan masyarakat yang menemukan konten asusila di platform tersebut.

Pemblokiran serupa sebelumnya pernah dilakukan pada 2016 dengan dalih yang sama. Tumblr dianggap tidak kooperatif lantaran tak memenuhi peraturan pemerintah sehingga akses tetap ditutup.

Tik Tok
Tik Tok menjadi aplikasi yang populer di kalangan milenial. Namun di awal 2018, Kemenkominfo memblokir Tik Tok dengan alasan banyak konten negatif yang tak sesuai untuk segmen penggunanya.

Konten negatif yang dimaksud yakni gambar tak senonoh yang dianggap tidak mendidik dan tidak pantas dikonsumsi anak-anak. Kemenkominfo mengklaim telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak (PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena pengguna Tik Tok kebanyakan anak-anak.

Baca Juga : KALEIDOSKOP 2018: 10 TEKNOLOGI PENDUKUNG AKTIVITAS MANUSIA

Namun blokir dicabut setelah perwakilan Tik Tok menyambangi Menkominfo Rudiantara dan berjanji untuk menyaring konten yang dimaksud.

Ratusan fintech ilegal
Kominfo secara bertahap menutup  527 aplikasi finansial teknologi (fintech) ilegal yang terdapat di Google Playstore. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan nama-nama fintech seperti Pinjem Duit, Cash Dana Kilat, Tunai Plaza, Rupiah Bijak dan lainnya untuk diblokir Kemenkominfo lantaran tak mengantongi izin.

Kemenkominfo menyebut pemblkoiran fintech baru marak jelang akhir tahun. Berdasarkan data per 20 Desember 2018, periode Januari hingga Juli 2018 tidak ada situs dan aplikasi yang diblokir. Sementara pada September, Kominfo memblokir 77 situs fintech.

Aplikasi fintech ilegal belakangan marak diperbincangkan karena dianggap telah mengganggu masyarakat. Nasabah fintech bahkan merasa dijebak dengan penerapan bunga tak terbatas dari perusahaan fintech hingga skema penagihan utang yang dinilai menyalahi privasi. 

Sumber

JS NEWS – Kebijakan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk menggunakan satu identitas penduduk saat mendaftarkan maksimal tiga nomor kartu prabayar secara mandiri mendapat dukungan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Arief Sulistyanto. Menurutnya, kebijakan itu memudahkan pihaknya menindak pemilik nomor dan operator yang menyalahi aturan registrasi kartu prabayar.

Arief mengatakan jika seorang penjahat tertangkap lantaran menyalahgunakan fasilitas telekomunikasi maka dia akan mendapatkan hukuman. Operator seluler yang memberikan fasilitas pada pelaku kejahatan itu pun juga bisa dianggap terlibat dengan kejahatan jika diketahui tidak menjalankan kebijakan registrasi SIM.

Hal itu, kata Arief, sudah sempat disampaikannya pada Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Ahmad Ramli. 

Baca Juga : ENAM ANCAMAN SECURITY TERSEMBUNYI DI SERVERLESS ARCHITECTURE

“Saya sampaikan pada pak dirjen kalau ini tidak ditaati saya bisa gunakan aturan di dalam UU. Karena fasiltas yang diberikan oleh operator itu dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan,” kata Arief disela acara ‘Sinergitas Industri Telekomunikasi, Jasa Logistik, dan Penyiaran dalam Mendukung Ekonomi Digital’ di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Kamis (20/12).

Ia menerangkan jika ternyata saat ditangkap pengguna ponsel tidak meregistrasikan nomor, maka dia dianggap sebagai orang yang memfasilitasi komunikasi. Pihak itulah yang dianggap turut campur tangan melakukan kejahatan.

Menanggapi hal itu, Komisioner BRTI Agung Harsoyo mengkonfirmasi bahwa operator memang harus menanggung konskuensi jika pelanggannya melakukan registrasi melebihi aturan dan menggunakannya untuk kejahatan.

“Misal dia (operator) tahu bahwa nomor (identitas) ini sudah meregistrasi tiga nomor, ketika keempat mestinya kan nggak boleh lewat kalau mandiri, keempat harus ke gerai,” katanya saat ditanyai CNNIndonesia.com di kesempatan yang sama. 

Baca Juga : PENTINGNYA MENGGUNAKAN TANDA TANGAN DIGITAL YANG SAH

“Itu kan berarti ada sistem yang tidak sesuai regulasi. Ketika (pelanggan) meregistrasi 10 (nomor) misalnya dan beberapa atau salah satunya digunakan untuk kejahatan maka operator yang bersangkutan bisa dikenai tuntutan pidana karena dianggap memfasilitasi perbuatan pidana,” lanjutnya.

Agung tak menjelaskan apakah operator sudah mengetahui konsekuensi ini. Namun dia mengapreasiasi langkah Kabareskrim untuk menjadikan “peradaban dunia maya” menjadi lebih baik.

Sementara itu, landasan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat operator itu adalah UU ITE Pasal 34, “Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang”.

SUMBER

Penulis: Faisal Yahya, IT Strategist

JS NEWS – Inovasi cloud computing beberapa tahun belakangan makin menekankan pada  konsep pay as you go, terlebih dengan adanya serverless architecture atau juga biasa disebut serverless computing. Meski masih terbilang teknologi baru dalam software deliveryserverless architecturemenjadi sebuah terobosan potensial bagi bisnis pada berbagai tingkatan karena skalabilitas (scalability) dan keterjangkauan (affordability) pada konsep tersebut. 

Hal ini karena konsep serverless architecture memungkinkan perusahaan mengkonsumsi cloud computing berdasarkan resources yang dikonsumsi oleh sebuah aplikasi. Hal ini berbeda dengan konsep cloud computing umumnya yang mengharuskan perusahaan mengalokasikan sumber daya komputasi yang dibutuhkan terlebih dulu.

Berkat serverless architecture, perusahaan juga tidak perlu khawatir investasi menjadi percuma. Biaya awal capital expenditure (capex) dapat di tekan ke titik terendah. Operating expenditure (opex) tidak lagi mengacu pada uptime dari node pada mesin virtual, namun  berapa kali sebuah function pada serverless architecture di-invoke

Pendek kata, perusahaan cukup berkonsentrasi pada kemampuan dan kualitas coding.

Dua Bagian Komponen

Arsitektur serverless  pada dasarnya terdiri atas dua bagian besar, yakni:

Function-as-a-service (FaaS), yakni tempat penyimpanan sekaligus tempat mengeksekusi business-logic yang sederhana. FaaS terdiri dari kumpulan fungsi (function) yang sangat cocok dengan arsitektur event drivenHorizontal scalling pada FaaS dilakukan oleh penyedia layanan secara otomatis (elastic) dan pelanggan hanya membayar computing power yang digunakan, bahkan daya tersebut dihitung dalam satuan per 100 milisekon. 

Backend-as-a-service (BaaS), merupakan sistem backend dengan ketersediaan tinggi (highly available) dari arsitektur serverless yang hampir tidak memerlukan setup atau konfigurasi. Contohnya, database Firebase (Google). Seperti halnya FaaS, developer tidak perlu berpikir tentang sumber daya komputasi yang mereka butuhkan. Para developer hanya perlu menyimpan dan mengolah data. 

Kedua bagian tersebut tidak perlu seluruhnya ada. Elastisitas sumber daya komputasi bisa dianggap secara virtual tanpa batas karena penyedia layanan-lah yang melakukan provisioning secara otomatis. 


Lebih jauh, proses simplifikasi pada arsitektur rupanya tidak hanya terjadi pada hardware. Para pekerja sistem yang tadinya bervariasi, seperti developertesterdatabase administratoroperation, bahkan security engineer, kini digabungkan dalam satu pekerjaan, yakni cloud engineer.

Mengapa ini bisa terjadi? Dengan penerapan serverless architecturedeveloper tidak perlu lagi berpikir tentang perangkat keras, perangkat lunak, patch, maupun sumber daya komputasi. Mereka cukup berkonsentrasi pada coding sehingga menghasilkan runtime yang efektif, efisien, dan aman. 

Ancaman Keamanan

serverless architecture

serverless architecture

Keunggulan serverless architecture dalam proses delivery (penghantaran) software kepada end-user ternyata memerlukan perhatian khusus pada unsur keamanan. Meskipun developer tidak perlu dipusingkan dengan mekanisme patching atas celah keamanan pada server, merek perlu ekstra hati-hati dalam proses pembuatan coding.

Baca Juga : E-BOOK WEB APPLICATION SECURITY IN A DIGITALLY CONNECTED WORLD

Mekanisme white box testing menjadi sebuah keharusan dalam upaya mempertahankan integritas dan kualitas data yang diproses. Jika semua ini tidak disusun dengan pertimbangan keamanan, maka ada bahaya terburuk yang mengintai,  yaitu kebocoran data nasabah. 

Gb: expertsays3-diagram

Meski banyak variasi bentuk alur, diagram ini memberikan alur umum (general flow) serverless architectureEnd-user atau end-point merupakan input sekaligus tujuan output. Alur ini melibatkan API gateway, FaaS, dan Baas, serta tiga point attack vector. Dengan mengacu pada alur ini, ada enam ancaman potensial sekaligus ancaman yang paling sering membayangi arsitektur ini. 

  1. Event Injection

Ancaman ini terjadi akibat aplikasi atau threat actor yang mengirimkan data (sebagai parameter) dengan format dan content/script yang membahayakan. Ini bisa terjadi pada attack vector 1, 2, dan 3. Potensi kerusakan yang dapat terjadi pun tidak terbatas.

Countermeasurelelakukan sanitasi atas data yang dikirimkan dalam parameter proses untuk memastikan jenis data sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang diperlukan function

  1. Broken Authentication

Ancaman ini terjadi karena lepasnya kontrol terhadap token yang berjalan pada proses. Serverless architecture mengenal session atau stateless authentication, dan tidak ada masalah memilih salah satunya. Yang menjadi masalah adalah jika token bocor dan bisa digunakan pada session yang berbeda sehingga memungkinkan akses terhadap data pada seluruh session yang berjalan dari setiap user yang berbeda.

Countermeasure: terapkan Identity Access Management pada setiap alur proses.

  1. Insecure Environment and Setting

Kelemahan pada teknik enkripsi yang diterapkan pada file (data at rest) maupun data (data in motion) akan menimbulkan kebocoran data. Serverless architecture memiliki titik (hop) lintasan data yang jauh lebih panjang dari client-server.

Ini menyebabkan potensi kebocoran data yang jauh lebih tinggi. Selain itu, setting yang terletak pada environment variable perlu dienkripsi sehingga tidak dapat terbaca oleh pihak luar.

Baca Juga : SEKILAS TENTANG CYBER CRIME, CYBER SECURITY DAN CYBER WAR

Countermeasure: terapkan tingkat enkripsi yang cukup kuat.

  1. Over-Priviledged Permission

Celah keamanan ini merupakan kelemahan yang disebabkan oleh single access authentication atas semua function yang berjalan. Jika authentication access pada satu function bocor, maka akan menyebabkan kebocoran yang lebih luas.

Countermeasure: pisahkan authentication per function, satu function, satu role, dan satu authentication

  1. Cross-Site-Scripting (XSS)

Celah keamanan ini paling sering menjadi penyebab kebocoran secara umum, termasuk pada arsitektur serverless architecture. Fleksibilitas yang kita berikan pada aplikasi ibarat “pisau bermata dua”. Misalnya, formulir komentar pada blog memiliki kapabilitas HTML editor, sehingga tidak sedikit script jahat yang diinjeksi bersamaan.

Countermeasure: melakukan sanitasi setiap tag script yang dikirimkan. 

  1. Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Celah keamanan ini selalu menyasar halaman atau function yang melakukan perubahan data. Penyerang (attacker) mengirimkan parameter dan query-string (dari field yang ada) secara otomatis melalui halaman palsu (forged) yang seolah-olah dikirimkan oleh user.

Countermeasure: berikan satu field dengan nama dan nilai acak, dan berubah setiap halaman di buka, sehingga menyulitkan penyerangan CSRF ini.  

Keunggulan scalability (elastic) dan affordability yang diberikan oleh serverless architecture memerlukan trade-off dengan pertimbangan arsitektur keamanan yang agile dan bersifat prediktif. Serangan denial-of-service (DoS) pada arsitektur serverless dapat membuat tagihan bulanan membesar, sehingga kontradiktif dengan keterjangkauan yang dijanjikan.

Perancangan strategis terhadap keamanan siber  sangat berpengaruh untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari arsitektur serverless. Dan ini bisa dimulai dari kesadaran developer sehingga dapat menciptakan coding yang capable dan aman.

SUMBER : INFO KOMPUTER

JS NEWS- Tanda tangan digital menawarkan berbagai kepraktisan dan penghematan bagi individu maupun perusahaan, maka tidak heran bila penggunaan tanda tangan digital kian populer. Sayangnya, banyak orang belum memahami secara betul jenis-jenis tanda tangan digital yang beredar di pasaran dan pentingnya menggunakan tanda tangan digital yang sah.Baca Selanjutnya